7 Fakta Menarik BPJS Kesehatan – Kehadiran BPJS Kesehatan yang mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional atas amanat UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, faktanya memang membawa manfaat bagi sebagian besar warga Indonesia, terutama masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Bagi mereka yang tadinya khawatir akan pembiayaan pelayanan kesehatan, menjadi tidak khawatir ditolak rumah sakit hanya karena tidak mempunyai uang. Negara menjamin masyarakat untuk mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan dan ditengah mahalnya biaya pengobatan, BPJS kesehatan jadi solusi alternatif.
Ini merupakan wujud kehadiran negara terhadap rakyatnya. Di tengah perbaikan menuju kesempurnaan program, sudah banyak masyarakat yang tertolong, bahkan ketergantungan dan berbagai perbaikan di tingkat pemberi pelayanan kesehatan juga terasa seiring dengan kehadiran JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Berikut 7 fakta menarik tentang BPJS Kesehatan, sbb :
1. BPJS KESEHATAN BUKAN BADAN USAHA, MELAINKAN BADAN HUKUM PUBLIK YANG DIAMANATKAN OLEH UNDANG-UNDANG UNTUK MENYELENGGARAKAN JAMINAN KESEHATAN.
Salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial tersebut adalah Gotong Royong, yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang kurang mampu, yang muda membantu yang tua dan sebagainya.
Sebagai ilustrasi, dengan asumsi rata-rata iuran per jiwa per bulan sebesar Rp40 ribu, jika seorang peserta harus menjalani cuci darah dengan biaya berkisar Rp1 juta untuk satu kali cuci darah, maka di saat yang sama, dibutuhkan 25 orang yang sehat untuk secara bergotong royong membantu satu orang yang cuci darah tersebut. Dalam satu bulan, seseorang bisa menjalani cuci darah 8 kali, sehingga di saat yang sama dibutuhkan 200 orang yang sehat untuk mensubsidi oarang yang harus menjalani cuci darah tersebut.
2. KONTRIBUSI PEMERINTAH SANGAT BESAR DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH BPJS KESEHATAN.
Sampai dengan 31 Desember 2014, pendapatan iuran mencapai Rp40,72 Triliun, yang bersumber dari Pemerintah, Pemberi Kerja dan Pekerja serta kelompok Peserta Bukan Penerima Upah. Di tahun 2014, BPJS Kesehatan juga mengalokasikan dana cadangan teknis sebesar Rp5,67 Triliun. Perlu diketahui, dari Rp40,72 Triliun tersebut, Rp19,9 Triliun di antaranya berasal dari APBN yang dibayarkan secara rutin setiap bulan oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Kesehatan sebesar Rp1,66 Triliun per bulan utk 86,4 juta jiwa masyarakat fakir miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia.
Tidak hanya itu, selaku pemberi kerja, pemerintah (pusat dan daerah) juga berkontribusi terhadap sebagian besar pembayaran Iuran utk PNS, TNI, POLRI dan pensiunan PNS, purnawirawan TNI dan POLRI. Di luar itu, lebih dari 200 Pemda Kabupaten/Kota juga turut berkontribusi membiayai Iuran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk jaminan kesehatan yang juga dibayarkan dgn APBD.
Jumlah peserta yang dibiayai oleh APBD Propinsi, Kab/Kota mencapai lebih dari 9 juta jiwa. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah (pusat dan daerah) memiliki kontribusi dalam pembayaran iuran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang mencapai 86,4 juta jiwa plus 9 juta jiwa atau berkisar 95, 4 juta jiwa. Informasi ini sangat penting untuk diketahui masyarakat bahwa TIDAK BENAR jika ada pernyataan bahwa pemerintah tidak memiliki kontribusi terhadap pembayaran iuran jaminan kesehatan.
3. BANYAK MASYARAKAT YANG SANGAT TERBANTU DENGAN ADANYA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH BPJS KESEHATAN.
Realisasi biaya manfaat berupa biaya pelayanan kesehatan perorangan meliputi biaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai Rp.42,65 Triliun. BPJS Kesehatan telah melakukan pembayaran kapitasi sebesar Rp8,34 Triliun kepada 18.437 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) secara tepat waktu maksimal tanggal 15 setiap bulan, dan sebesar Rp34,31 Triliun untuk membayar 1.681 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)/Rumah Sakit dengan waktu pembayaran klaim rata-rata 13 hari (lebih cepat dari ketentuan undang-undang, maksimal 15 hari).
Biaya manfaat ini untuk membayar sebanyak 61,7 juta kunjungan pasien Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) di FKTP (Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, dan Klinik Pratama/Swasta) dan 511.475 kasus Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) di FKTP, serta 21,3 juta kunjungan pasien Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan sebanyak 4,2 juta kasus di Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).
4. MESKIPUN JUMLAH PESERTA YANG SAKIT LEBIH SEDIKIT DARI YANG SEHAT, NAMUN DARI SISI RUPIAH, LEBIH BESAR BIAYA MANFAAT YANG DIKELUARKAN DIBANDINGKAN IURAN YANG DITERIMA.
BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang didirikan BUKAN untuk tujuan mencari keuntungan. Prinsip jaminan sosial adalah nirlaba. FAKTA membuktikan, bahwa di tahun 2014, Iuran yang diterima sebesar Rp 40,7 Triliun sedangkan biaya manfaat sebesar Rp 42,65 Triliun.
Hal ini sudah dipublikasikan di media cetak nasional dan juga di website BPJS Kesehatan. Laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2014 sudah diaudit oleh Akuntan Publik dengan memperoleh predikat Wajar Tanpa Modifikasian atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
5. PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MEMILIKI KONTRIBUSI POSITIF TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL
Penelitian Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) menunjukkan, selama 2014, JKN menyumbang Rp 18,6 triliun bagi ekonomi Indonesia. Jumlah itu berasal dari peningkatan layanan kesehatan Rp 4,4 triliun, kenaikan pendapatan industri farmasi Rp 1,7 triliun, penambahan lapangan kerja sektor kesehatan Rp 4,2 triliun, dan pembangunan rumah sakit Rp 8,36 triliun.
6. SELAMA SESUAI INDIKASI MEDIS DAN SESUAI PROSEDUR, MAKA BPJS KESEHATAN BERKEWAJIBAN MENJAMIN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.
FAKTA-nya adalah bahwa sangat banyak masyarakat yang tidak mampu tertolong dengan adanya program jaminan kesehatan. Bahkan, di tahun 2014, sebagian besar peserta dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah atau pekerja informal yang berjumlah lebih dari 9 juta jiwa adalah mereka yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan.
7. BPJS KESEHATAN MENJAMIN BUKAN HANYA PENYAKIT RINGAN, MELAINKAN JUGA PENYAKIT KRONIS DAN KATASTROFIK
Fakta membuktikan, bahwa BPJS Kesehatan menjamin penyakit kronis dan katastrofik, antara lain : penyakit jantung, kanker, thalasemia, hemophilia, diabetes, hipertensi dan lain-lain.
Baca Juga :